Musi Rawas- Sebuah momentum penting dalam penguatan sinergi pemerintah kabupaten se-Indonesia terjadi pada Kamis (17/07/2025), saat Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, secara resmi dikukuhkan sebagai Wakil Bendahara Umum dalam jajaran Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025-2030.
Pengukuhan yang berlangsung khidmat ini digelar di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, dan dimulai pukul 09.00 WIB.
Hj. Ratna Machmud hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah Musi Rawas.
Keterlibatannya dalam struktur kepengurusan nasional ini menjadi bukti pengakuan atas dedikasi dan komitmennya dalam memajukan daerah serta memperkuat kolaborasi antar-kabupaten di Indonesia.
Acara pengukuhan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dan turut dihadiri sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, Wamen Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, serta Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, juga dikukuhkan sebagai Ketua Umum APKASI 2025-2030.
Ia terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI APKASI yang diselenggarakan pada 30 Mei 2025 di Minahasa Utara.
Sementara itu, Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda, didapuk sebagai Sekretaris Jenderal.
Dalam sambutannya, Bursah Zarnubi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.
Ia menyebut APKASI sebagai instrumen strategis yang lahir dari semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan dirancang untuk memastikan otonomi berjalan efektif di seluruh pelosok negeri.
"APKASI hadir bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra penting dalam menjaga harmoni antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Forum ini menjadi ruang komunikasi yang sehat dan konstruktif," ujar Bursah.
Kehadiran Hj. Ratna Machmud dalam struktur kepengurusan APKASI membawa harapan baru bagi Musi Rawas, terutama dalam memperkuat jejaring nasional serta mendorong akselerasi pembangunan di tingkat daerah. (*)
.jpg)
